POLITIKADU DOMBA NUSANTARA @hepiandibastoni Politik adu domba juga pernah dilakukan di Nusantara. Ratusan tahun sebagian wilayah NKRI berhasil dijajah Belanda dengan politik adu domba. Devide et
403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID th4TQKdFAHLF7NE5eC6oIO1Quy7j4Kw5t_yGjnpVdAMh0x-skIAh9Q==KiHadjar & dr. Tjipto keduanya diasingkan ke Belanda, dan walaupun DD juga secara perintah diasingkan ke Belanda ia malah memilih untuk "mengasingkan diri" ke Swiss, mengambil studi Doktorat/PHD di Universitas Zurich - sebagai bentuk pembangkangannya di pengasingan terhadap pemerintah kolonial.. dr. Tjipto dikembalikan ke Jawa tahun 1914, sementara ki Hadjar tahun 1919. A. Pengertian Politik Adu DombaPolitik adu domba divide et impera atau politik pecah belah adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Secara harfiah kata Devide et Impera diartikan menjadi kata pecah, dan berkuasa. Strategi itu diperkenalkan oleh seorang bernama Julius Cesar guna sebagai upaya dalam membangun kekaisaran Romawi. Devide et Impera atau politik adu domba adalah strategi politik, militer, dan ekonomi dengan cara memunculkan perpecahan pada suatu daerah agar dapat mudah untuk mereka pecah belah ini kemudian menjadi strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis. Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi politik. Politik Devide et Impera di Nusantara, terutamanya di wilayah Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Belanda lewat VOC atau disebut juga Vereenigde Oostindische Compagnie. Selain monopoli yang merupakan salah satu siasat yang dilakukan oleh VOC guna menaklukkan Nusantara yaitu Devide et adu domba ini juga dijadikan sebagai suatu kebiasaan bagi VOC guna melakukan hal politik, ekonomi, dan juga militernya. Orientasinya yaitu mencari sebuah keuntungan dengan sebanyak-banyaknya dengan cara menaklukkan raja-raja yang berada di wilayah Asal Usul Politik Adu DombaPenjajah kolonial Belanda memiliki strategi politik pecah belah yang digunakan untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Politik pecah belah adalah pertengkaran yang digunakan untuk bertujuan memecah belah suatu bangsa agar dapat menaklukkan wilayah atau daerah yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah untuk membentuk negara boneka pada tahun 1947-1948 yang meliputi lima negara boneka, antara lain Negara Indonesia Timur sekarang Papua, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan dan Negara Jawa Timur. Tujuan belanda membentuk negara boneka untuk menjanjikan kemerdekaan pada negara-negara awal terjadinya suatu Perang Dunia II tersebut, bertepatan pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Pada saat itu Jepang telah mengaku kalah dari tentara sekutu dengan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah pada sekutu dan kemudian para sekutu memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo memiliki arti bahwa kondisi untuk tetap menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 di Tanjung Priok terdapat rombongan Belanda dan perwakilan sekutu yang sedang tentara sekutu tersebut, didampingi Netherland Indies Civil Administration – pemerintahan sipil Hindia Belanda NICA yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook. Pertemuan tersebut membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 yang membahas mengenai staatkundige concept atau disebut juga dengan konsepsi Jepang mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda Golongan Muda membuat strategi dengan melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengasdengklok Peristiwa tersebut merupakan penculikan terhadap dua bapak proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta ke Karawang, Jawa Barat yang bertujuan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut bertolak belakang dengan Belanda yang menolak akan kemerdekaan Indonesia 1945, karena Belanda ingin kembali berkuasa. Hal tersebut yang mengawali terjadinya agresi militer I 1947 dan agresi militer II Belanda I dan II, terjadi Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda masih kokoh untuk meminta pengembalian semua wilayah bekas jajahan Belanda yang masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dengan merdekanya negara Indonesia membuat negara tersebut menjadi negara berdaulat. Serta membuat Indonesia harus melawan Belanda untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang sampai itu pada Perjanjian Linggarjati Pada tahun 1946, terjadi suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Linggarjati di Linggarjati, Jawa Barat yang dihadiri oleh pihak Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Perjanjian tersebut menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto yang hanya mengakui Jawa, Sumatera dan Madura sebagai bagian dari negara akhirnya terjadilah suatu Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947. Pada perundingan perjanjian Linggarjati pihak Belanda dari Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil perundingan tersebut tidak berlaku lagi, menegaskan tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli Belanda akan memulai operasi militer Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer tersebut bernama Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pembentukan agresi Belanda bertujuan untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama pada Perjanjian Renville 1948 terjadi akibat tindakan Belanda yang membentuk agresi militer I akhirnya pihak Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Oleh sebab itu kedua belah pihak menandatangani perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, perundingan dari perjanjian renville 1948 adalah Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata tapi kehilangan sebagian wilayahnya, sedangkan untuk Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia RI di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera serta meminta Tentara Negara Indonesia TNI menarik pasukannya dari wilayah itu, terjadilah suatu Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Pada saat itu Belanda melakukan pemberontakan pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap isi perjanjian renville dan melanggar gencatan senjata. Belanda melakukan penyerangan dengan mengerahkan pasukannya yang kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta. Selain itu Belanda melakukan penangkapan beberapa tokoh Indonesia antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh terbentuklah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ketika itu Amerika Serikat melakukan perundingan Konferensi Meja Bundar KMB dengan menekan Belanda dan Indonesia di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Perundingan tersebut membahas terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia termasuk Papua di perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda menyetujui untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Wilayah Papua Barat merupakan satu-satu bagian wilayah yang tidak dipindahkan ke Indonesia, tetapi akan dibahas kembali setelah setahun kemudian pada tahun akhirnya Negara bagian Indonesia Timur atau yang tepatnya berada di daerah Papua wilayah Indonesia pada tahun 1947 hingga 1948 mengakibatkan Belanda menguasai Indonesia dengan mudah dan membagi-bagi menjadi kelompok kecil dengan total 6 bagian negara antara lain Negara Indonesia Timur sekarang Papua, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan dan Negara Jawa bagian Papua masih belum dikembalikan oleh Belanda hingga tahun 1961 yang seharusnya Belanda harus mengembalikan Papua menjadi bagian wilayah dari Indonesia yang sesuai dengan hasil perundingan hasil Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda yang dibahas satu tahun kemudian pada tahun 1950. Alasan Belanda masih menjadikan wilayah Papua menjadi miliknya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan untuk memperkuat basis ekonominya di wilayah tersebut membuat Belanda untuk mendirikan negara boneka Papua. Pada tanggal 19 Oktober 1961 Belanda memulai dengan membentuk komite bernama New Guinea Council . Komite tersebut bertugas untuk merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional atau disebut juga Bendera Bintang Kejora, cap negara, memilih lagu kebangsaan yaitu Hai Tanahku Papua dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang tanggal 18 November 1961 Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua dan peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Selain itu pada tahun 1961 Belanda mendirikan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua PVK dan tentara buatan Belanda yang terdiri dari pribumi sebab itu, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh bangsa kolonial. Beberapa hal tersebut meliputi teknik dalam politik pecah belah, dan juga upaya-upaya dalam politik adu domba. Nah, untuk mengetahuinya lebih jelasnya kamu dapat memperhatikan penjelasan di bawah Upaya Dalam Politik Adu DombaDi dalam melakukan politik pecah belah ini terdapat beberapa unsur yang dijadikan sebagai teknik pada politik adu domba di antaranya,1. Mendorong, dan menciptakan sebuah perpecahan di dalam masyarakat guna mengurangi aliansi yang dapat melawan kekuasaan yang Mempromosikan, atau membantu mereka yang ingin melakukan kerjasama dengan kekuasaan yang Mendorong permusuhan, dan rasa ketidakpercayaan antar kelompok atau Mendorong sikap konsumerisme yang bertujuan untuk melemahkan biaya politik maupun berbagai macam strategi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial. Salah satu strategi para penjajah yang paling ampuh untuk menghadapi perlawanan dengan penguasa lokal, yaitu melalui politik adu domba. Langkah awal dari VOC yakni mampu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan besar yang berada di wilayah nusantara dengan memanfaatkan perang antar saudara maupun adanya permusuhan antar rencana pertama mereka berhasil dengan menggunakan politik adu domba. Mereka juga sukses untuk membuat bangsa Indonesia berkonflik dan berebut kekuasaan di wilayah nusantara. Dengan membuat efektivitas devide et impera pun menjadi Efektif dan memperoleh perhatian secara khusus dari pemerintah kerajaan Bangsa kolonial karena berhasil membuat sebuah perpecahan yang terjadi di wilayah beberapa macam upaya-upaya yang dilakukan bangsa kolonial guna menaklukkan wilayah kekuasaan Nusantara ketika menerapkan politik devide et impera di antaranya,1. Menjadi Teman dan Menciptakan musuhPada upaya-upaya ini, Bangsa kolonial, berusaha untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai teman. Setelah itu, mereka menciptakan seorang musuh secara bersama. Hal itu karena manakala bangsa kolonial telah berteman, maka segala proses negosiasi dan diplomasi tersebut akan berjalan secara mudah, dan lancar. Dengan semua halnya menjadi mudah maka akan membuat negara tersebut menghancurkan negara lainnya. Hingga akhirnya membuat pihak lain dijadikan sebagai saingan bisnis VOC. Itulah yang dinamakan menciptakan Manajemen isuPada upaya yang kedua ini yaitu dengan manajemen isu, pada biasanya pola yang dilakukan bangsa kolonial yaitu dengan menebar selentingan kabar maupun desas-desus baik dilakukan di lingkungan politik atau sosial. Bentuk lain dari manajemen isu yaitu Bermain di dua sisiUpaya yang dilakukan berikutnya yaitu bermain di dua sisi. Bangsa kolonial pada umumnya akan berpihak oleh dua kubu yang saling bertentangan seolah berada posisi Merekrut pemimpin lokalPada umumnya kolonial akan merekrut seorang pemimpin lokal menjadi bagian dari rantai manajemen bawah. Trik itu dilakukan guna memberikan pengakuan yang mengatasnamakan bangsa kolonial terhadap entitas politik di suatu daerah. Hal itu serupa dengan terjadinya sebuah Perang Diponegoro dan Kesultanan Mengatur terjadinya perang saudaraLangkah itu dilakukan dengan memakai pribumi sebagai kekuatan militer guna melawan bangsanya sendiri. Pola tersebut tampak pada sejarah di Sumatera Barat pada tahun 1821-1837, yang mana ketika itu bangsa kolonial berhasil untuk memprovokasi Kaum Adat guna melakukan sebuah peperangan melawan Kaum Dampak Politik Adu Domba di IndonesiaPada masa penjajahan Belanda, politik adu domba memberi dampak yang sangat besar terhadap keutuhan wilayah-wilayah di nusantara. Ketidaktahuan rakyat pada masa itu membuat Belanda dengan mudah memecah belah persatuan dan muncul kelompok-kelompok kecil dengan kedudukan yang lemah. Permusuhan antar kelompok tersebut kemudian berkembang menjadi bentrok antar wilayah yang sering terjadi. Tujuan untuk mencapai persatuan pun makin sulit masa sekarang, politik adu domba menyebabkan perselisihan di masyarakat seolah masyarakat kita masih suka diadu-adu dan mudah terpancing isu. Budaya baca yang rendah membuat masyarakat lebih sering melahap mentah-mentah berita yang beredar. Akibatnya masalah kecil bisa berkembang menjadi masalah yang besar. Misalnya saja elit politik yang memanfaatkan isu-isu bertema SARA dan sengaja dilempar ke media untuk memunculkan ketegangan di ini tentunya mengancam kerukunan dan toleransi antar umat beragama, suku dan ras. Tersebarnya berita-berita yang belum tentu kebenarannya juga dapat membuat resah masyarakat. Hubungan pertemanan pun menjadi renggang hanya gara-gara memiliki pandangan politik yang yang digunakan dalam strategi politik adu domba sebetulnya adalah untuk menciptakan perpecahan dan mencegah terbentuknya kelompok yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Akibatnya muncul tokoh-tokoh boneka’ yang saling melemahkan satu sama lain dan mendorong rasa tidak percaya antar kita sebagai bangsa Indonesia tentu tidak ingin negara menjadi terpecah belah. Maka dari itu kita jangan lagi mau diadu domba. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menguatkan tali persatuan tanpa memandang suku, agama dan ras.
Politikadu domba bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di nusantara. Strategi Belanda yang paling ampuh menghadapi perlawanan dari penguasa lokal adalah dengan meakukan- Secara harfiah, devide et impera dapat diartikan sebagai "pecah dan berkuasa". Strategi ini dipopulerkan oleh Julius Cesar dalam upayanya membangun kekaisaran Romawi. Caranya adalah dengan menimbulkan perpecahan di suatu wilayah sehingga mudah untuk konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Seiring waktu, devide et impera juga dikenal sebagai politik pecah belah atau politik adu domba. Baca juga Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang PolitikPolitik devide et impera di nusantara Devide et impera perama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda melalui VOC Vereenigde Oostindische Compagnie. Selain monopoli, salah satu siasat yang digunakan oleh VOC untuk menguasai nusantara adalah devide et impera. Politik adu domba bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di nusantara. Strategi Belanda yang paling ampuh menghadapi perlawanan dari penguasa lokal adalah dengan meakukan politik adu domba. Strategi Belanda yang paling berhasil dalam menghadapi perlawanan dari penguasa lokal bangsa Indonesia yaitu dengan melakukan politik adu domba atau devide et impera.. Strategi yang juga dikenal sebagai politik pecah belah tersebut dipopulerkan oleh Julius Caesar dalam upaya membangun Kekaisaran Romawi.. Cara melakukan devide et impera adalah menimbulkan perpecahan di suatu
- Secara harfiah, devide et impera dapat diartikan sebagai "pecah dan berkuasa". Strategi ini dipopulerkan oleh Julius Cesar dalam upayanya membangun kekaisaran Romawi. Caranya adalah dengan menimbulkan perpecahan di suatu wilayah sehingga mudah untuk konteks lain, devide et impera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Seiring waktu, devide et impera juga dikenal sebagai politik pecah belah atau politik adu domba. Baca juga Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik Politik devide et impera di nusantara Devide et impera perama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda melalui VOC Vereenigde Oostindische Compagnie. Selain monopoli, salah satu siasat yang digunakan oleh VOC untuk menguasai nusantara adalah devide et impera. Politik adu domba bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di nusantara. Strategi Belanda yang paling ampuh menghadapi perlawanan dari penguasa lokal adalah dengan meakukan politik adu domba. VOC pun mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di nusantara dengan memanfaatkan perang saudara ataupun permusuhan antarkerajaan. Baca juga Kebijakan-kebijakan VOC di Bidang Ekonomi Berikut beberapa contoh keberhasilan VOC dalam melaksanakan devide et impera di nusantara 1. Perang Makassar Dalam perang ini, VOC berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa dan Kota Makassar pada 1669 karena dibantu oleh Raja Bone dan Arung Palakka yang tengah berseteru dengan Sultan Hasanudin. 2. Konflik Kerajaan Mataram Konflik ini membuat posisi VOC sangat diuntungkan, sedangkan posisi Kerajaan Mataram semakin melemah karena terbagi menjadi empat kerajaan. Selain itu, Belanda juga berupaya melakukan siasat devide et impera pada Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Perang Aceh, Perang Banjar, dan Perang politik adu domba sukses membuat bangsa Indonesia berkonflik dan berebutt kekuasaan. Efektivitas devide et impera pun mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Baca juga Perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi Terhadap VOC Strategi Belanda di Nusantara Berikut strategi yang dilakukan Belanda saat menerapkan politik devide et impera Make friends and create common enemy Pada langkah ini, Belanda akan berusaha menjadi teman dan menciptakan musuh bersama. Apabila sudah berteman, maka negosiasi dan diplomasi akan berjalan lebih mudah. Sementara common enemy yang dimaksud adalah pihak lain yang menjadi saingan bisnis VOC. Manajemen isu Pola ini dilakukan dengan menebar selentingan kabar dan desas-desus, baik di lingkungan politik maupun sosial. Bentuk lain dari manajemen isu adalah propaganda. Bermain di dua sisi Belanda biasanya akan berpihak pada dua kubu yang saling bertentangan seolah berada posisi netral. Merekrut pemimpin lokal Belanda biasanya akan merekrut pemimpin lokal sebagai bagian dari rantai manajemen terbawah. Trik ini dilakukan dengan memberi pengakuan yang mengatasnamakan kerajaan Belanda terhadap entitas politik di suatu daerah. Seperti yang terjadi pada Perang Diponegoro dan Kesultanan Melayu. Baca juga Penjelajahan Samudra oleh Portugis Latar Belakang dan Kronologi Mengatur terjadinya perang saudara Cara ini dilakukan dengan menggunakan pribumi sebagai kekuatan militan untuk melawan bangsanya sendiri. Pola ini terlihat di Sumatera Barat pada 1821-1837, saat Belanda berhasil memprovokasi Kaum Adat untuk berperang melawan Kaum Paderi. Devide et impera pasca proklamasi kemerdekaan RI Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda kembali mencoba menerapkan politik devide et impera untuk memecah belah persatuan Indonesia. Upayanya pun berhasil memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian, yaitu Negara Indonesia Timur sekarang Papua, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur. Referensi Putra, Dharma Kelana. 2014. Devide Et Impera Mengenal Taktik Dan Strategi Orang Belanda. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
SaatBelanda di Indonesia, hal pertama yang dilakukan Belanda adalah melakuakan Politik Adu Domba atau Devide et Impera, yaitu melakukan Adu Domba pada kerajaan yang berdiri di Nusantara sehingga mereka mengalami perpecahan dan Belanda dengan mudah menguasai wilayah tersebut. Saat Belanda di Indonesia, Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa
Ilustrasi. – Politik adu domba telah terkenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Bangsa penjajah saat itu menamakannya sebagai devide et impera. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda untuk kepentingan politik, militer dan ekonomi. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia. Secara prinsip, praktik politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan mengadu domba kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkan dan dikuasai. Unsur-unsur yang digunakan dalam praktik politik jenis ini adalah; 1. menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh, 2. memunculkan banyak tokoh baru tokoh boneka? yang saling bersaing dan saling melemahkan, 3. mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat, 4. mendorong konsumerisme yang pada akhirnya memicu timbulnya KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Di negara asalnya Belanda, politik devide et impera sudah lama tak digunakan lagi. Belanda saat ini saat menjunjung tinggi hak asasi manusia HAM. Namun justru di Indonesia politik itu nampaknya masih membekas dalam dan masih saja digunakan. Apalagi setelah era reformasi yang oleh banyak pihak dinilai salah kaprah. Legislatif seperti berlawanan dengan eksekutif, partai A saling melemahkan partai B, begitu sebaliknya dan seterusnya. Padahal justru seharusnya saling bekerja sama dan saling memperkuat dan melengkapi. Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran. Sesama pedagang bisa dipicu perpecahan, gara-gara masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar. Perbedaan agama, suku dan sebagainya bisa memunculkan percikan api konflik yang bila diberi bensin segera berkobar menjadi konflik besar. Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Media massa seperti bertepuk tangan dan seolah-olah ikut memberi semangat melihat kejadian ini. Inikah yang dimaksud dengan reformasi dan demokrasi? Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang penjajah imperialisme, entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, mereka yang tidak bersedia bekerja sama, segera disingkirkan. Ketidakpercayaan terhadap pimpinan atau suatu kelompok sengaja diciptakan agar pemimpin atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun sengaja disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Praktik seperti itu tumbuh subur saat ini. Di zaman penjajahan Belanda, mereka menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan. Alhasil saat itu tidak muncul sebuah kerajaan yang besar dan kuat. Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontonan sehari-hari. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu, disadari atau tidak, dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan. Di era merdeka dan modern seperti saat ini, tentu kita tidak ingin dijadikan domba aduan oleh siapapun dan pihak manapun. Imperialisme maupun neo imperialisme, tidak boleh lagi menjadi raja di negeri yang kita cintai ini, apalagi di Sumatera Barat negeri asal penggagas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Password untuk mengatasi masalah ini sama dengan yang kita gunakan saat mengusir penjajah Belanda dulu, yaitu persatuan dan kesatuan. Mari bersatu menghimpun kekuatan bersama, jangan mau dinina-bobokkan dan lalu diadu domba. Indonesia adalah negara besar dan memiliki potensi yang besar. Dengan kesatuan dan persatuan, insya Allah kita capai kejayaan bersama dalam waktu singkat. Aamiin. Redaktur Lurita Putri Permatasari Beri NilaiLoading... Gubernur Sumatera Barat Sumbar.
dMnDVTh. belanda pernah melakukan politik adu domba di nusantara yaitu antara
