Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. bahwa untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa diperlukan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang bermutu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
integrasi data pengadaan, dan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan/atau jasa publik, serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk Undang-Undang tersendiri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik; Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa ; eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing. 9 Dasar Hukum Kontrak Payung. Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 terdapat 2 ketentuan yang terkait dengan Kontrak Payung, yaituNegosiasi harga adalah salah satu metode dalam pelaksanaan e-Purchasing Katalog mencapai tujuan pengadaan untuk mendapatkan barang/jasa yang efesien dan efektif. Peran Pelaku Pengadaan (PejabatProses Pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 67/2005 jo Peraturan Presiden No. 13/2010 jo Peraturan Presiden No. 56/2011. Dokumen Prakualifikasi dapat diambil di Sekretariat Panita Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum di bawah pada hari kerja dari tanggal 18 s/d 31 Juli 2012 pukul 10.00 - 14.00 WIB. Ivbd.